JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG SEBAGAI KEBUTUHAN RIIL

Jabatan Fungsional Penata Ruang sebenarnya sudah ada sejak tahun 2007. Namun, Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai instansi pembina memang agak terlambat dalam melakukan pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Penata Ruang ini. Padahal, eksistensi Jabatan Fungsional Penata Ruang sangat penting. Demikian disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Penataan Ruang Ruchyat Deni Djakapermana dalam rapat pembahasan Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Ruang di Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

Lebih lanjut, Deni mengemukakan 2 hal penting yang menjadi preseden penyebab tidak intensifnya Jabatan Fungsional Penata Ruang. Pertama, belum adanya tunjangan jabatan. Dan yang kedua, yang menurut Deni justru sangat penting, yaitu tidak adanya jenjang utama untuk Jabatan Fungsional Penata Ruang Tingkat Ahli. “Bagaimana mungkin generasi muda yang cukup potensial untuk mengembangkan kariernya di jalur Jabatan Fungsional Penata Ruang hanya berhenti di jenjang madya meski secara angka kredit sudah memenuhi persyaratan untuk naik ke jenjang utama ?,” ungkap Deni. 

Terkait dengan Reformasi Birokrasi, lanjut Deni, Ditjen Penataan Ruang juga telah melakukan job grading sesuai dengan peraturan dan ketentuan SOP dari Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hasiljob grading tersebut, sebenarnya diberikan kesempatan untuk mencapai ke jenjang utama. Tentunya, dengan tingkat kebutuhan yang riil, di mana pekerjaan yang terkait dengan pengambilan kebijakan hanya bisa dilakukan oleh Pejabat Fungsional Penata Ruang dengan jenjang Utama. 

Deni mengungkapkan, pembinaan secara intensif telah dimulai sejak tahun 2011 yang mana telah diselenggarakan Diklat Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Penata Ruang Tingkat Ahli Jenjang Pertama. Adapun jumlah peserta yang diikutsertakan adalah sebanyak 82 orang, di mana salah satunya adalah merupakan jenjang muda. 

Jabatan Fungsional Penata Ruang sendiri akan dikembangkan hingga tingkat kabupaten dan kota. Dengan jumlah kabupaten dan kota sebanyak 491 ditambah dengan 33 provinsi, serta ditambah dengan jumlah Pejabat Fungsional Penata Ruang yang dibutuhkan di tingkat pusat, maka total prediksi jumlah Pejabat Fungsional Penata Ruang yang dibutuhkan yaitu sekitar 8.422 orang, dengan asumsi setiap instansi di daerah memiliki 2-3 Pejabat Fungsional Penata Ruang. 

Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Kesejahteraan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB), Salman, menyatakan bahwa Kementerian PAN dan RB bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuat kelas-kelas jabatan tersebut sebenarnya sudah berbicara mengenai kompetensi. Kelas jabatan adalah tugas dan tanggung jawab yang sudah dijenjangkan berdasarkan persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan. Hasil kualifikasi inilah yang nantinya akan menjadi dasar penentuan besaran tunjangan jabatan untuk Jabatan Fungsional Penata Ruang. 

Penetapan besaran tunjangan jabatan ini didasarkan pada prinsip kesetaraan dan job grading. Sehingga, dalam rangka kesetaraan ini, perlu dilakukan evaluasi jabatan fungsional untuk 4 jabatan fungsional bidang ke-PU-an lainnya. Tunjangan jabatan fungsional ini akan diberikan kepada para Pejabat Fungsional Penata Ruang sejak yang bersangkutan diangkat dan melaksanakan tugas yang ditunjukkan melalui Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), serta dihentikan tunjangan jabatan fungsional umumnya. 

Sementara itu, Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala Sekretariat Jenderal (Setjen) Lukman Arifin menyatakan bahwa ada sebanyak 5 Jabatan Fungsional Bidang Ke-PU-an yang pembinaannya berada di bawah Kementerian PU, yaitu Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan, Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan dan Lingkungan, Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan, dan Jabatan Fungsional Penata Ruang. Jumlah pejabat fungsional di lingkungan Kementerian PU saat ini adalah sebanyak 412 orang, di mana 2 orang di antaranya adalah Pejabat Fungsional Penata Ruang. 

Menurut Lukman, minimnya peminat untuk Jabatan Fungsional Penata Ruang adalah akibat tidak adanya insentif untuk tunjangan jabatan tersebut. Lukman berharap kondisi ini dapat diperbaiki dan diproses dalam waktu tidak terlalu lama. Apalagi, sesuai dengan reformasi birokrasi, ke depannya seluruh staf akan diarahkan menduduki jabatan fungsional dan jabatan fungsional tertentu akan menjadi tulang punggung Kementerian PU. Jabatan Fungsional Penata Ruang menurut Lukman sangat penting karena pembina Penataan Ruang di seluruh Indonesia adalah Kementerian PU.

0 Komentar Kirim Komentar