PU TELAH BANGUN 222 TWIN BLOCK RUSUN SELAMA 2005-2011

Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya (CK) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus melakukan evaluasi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman serta rumah susun (rusun) dalam peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh. Hal tersebut sesuai dengan penerapan Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

“Selama 2005-2011, CK telah membangun rusun sebanyak 222 twin block sebagai solusi penanganan kawasan kumuh. Dari jumlah tersebut baru 122 twin block yang dihuni karena masih dalam proses penyiapan prasarana umum (PSU),” tutur Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Budi Yuwono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR-RI di Jakarta, Rabu (25/1). RDP tersebut turut dihadiri oleh Real Estate Indonesia, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, dan Pemprov Banten. 

Sampai dengan tahun 2011, infrastruktur kawasan permukiman perkotaan telah mencapai 640 kawasan. Angka tersebut melebihi total Rencana Strategis (Renstra) PU 2010-2014 yang ditargetkan sebesar 447 kawasan.  Untuk kawasan permukiman pedesaan juga telah melebihi jumlah 322 kawasan yang ditargetkan,  yaitu mencapai 355 kawasan. Sedangkan rusunawa beserta infrastruktur pendukungnya sampai dengan 2011 baru mencapai 42 kawasan dari jumlah 270 kawasan yang ditargetkan dalam renstra. 

Direktur Pengembangan Permukiman Ditjen Cipta Karya Amwazi Idrus mengatakan, penyediaan lokasi pembangunan rumah susun datang dari pemerintah daerah, untuk kemudian disusun perencanaan kawasan perkotaannya dan dikoordinasikan dengan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). 

Sementara itu, Wakil Ketua Pimpinan Komisi V DPR-RI , Mulyadi, mengatakan bahwa untuk menyempurnakan UU No.1 Tahun 2011 dan No. 20 Tahun 2011 maka perlu dibuat Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai implementasinya. “Perlu implementasi yang dtuangkan dalam PP terkait dengan kedua UU tersebut agar pemerintah daerah segera menyesuaikan peraturan yang baru. Selain itu agar ada koordinasi antara pemda, pemprov dengan pusat,” tuturnya. 

Di sisi lain, Deputi Bidang Perumahan Formal Kemenpera Paul Marpaung menjelaskan bahwa ke depan rumah susun sederhana milik (rusunami) akan berubah nama menjadi Rumah Susun Umum sesuai dengan yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Lebih lanjut dikatakannya bahwa rumah susun yang ada saat ini juga masih memiliki beberapa kendala seperti peningkatan harga rumah tidak sebanding dengan peningkatan penghasilan masyarakat, daya beli masyarakat yang kurang, kurangnya dukungan dari perbankan, subsidi tidak tepat sasaran, uang muka tinggi untuk rusunami serta prasarana dan sarana umum minim. 

"Saya sepakat bahwa momentum di dalam pasca lahirnya UU tersebut harus digunakan benar. Kenapa ada diatur luas bangunan dan yang lainnya, bukan hanya melihat kemampuan masyarakat semata, tetapi juga diimbangi subsidi infrastruktur, saya harap rancangan Peraturan Pemerintah (PP) UU tersebut akan lebih memperjelas posisi CK di dalam menyiapkan berbagai dukungan, kawasan rumah baru misalnya. Kami berupaya keras agar semua rusunawa yang sudah dibangun dapat dihuni," ujar Budi. (dnd/ifn)

0 Komentar Kirim Komentar