Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah di lingkungan DPU Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jawa Timur (Tahun 2015)

Sehubungan dengan pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan serta Barang Daerah Tahun Anggaran 2015, maka pada Kamis, tanggal 12 Maret 2015 kemarin telah diselenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang. Bimbingan tekni yang diadakan di ruang rapat DPU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur (Lt. 4) tersebut dihadiri oleh KPA, PPK, PPTK, Bendahara, Pengurus barang/ aset, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan serta Pelaksana Administrasi Keuangan pada masing-masing bidang maupun UPT.

Bimbingan teknis ini diselenggarakan terkait dengan penerapan akuntansi akrual dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) seiring denganditetapkannya Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Kas menuju Akrual serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Selanjutnya diharapkan para pelaksana Pengelola Keuangan berusaha untuk mempelajari, memahami serta segera menyikapi persoalan yang timbul dengan melakukan penerapan Sistem Pembukuan dan Manajemen Keuangan Daerah yang berbasis Akrual Penuh

Dalam pidato pembukaannya Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa kunci sukses dari pelaksanaan akuntansi berbasis akrual adalah kerjasama yang baik antar bagian dalam SKPD, disiplin yang tinggi, tidak menumpuk permasalahan dan aktif berkomunikasi dengan otoritas yang terkait. Di akhir pidato pembukaannya, Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur mengharapkan agar Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah  ini dapat dimanfaatkan oleh peserta dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pemahaman pelaksanaan tugas dan kinerja aparatur negara secara akuntabel. 

0 Komentar Kirim Komentar